Banyak yang bertanya-tanya, sebetulnya ada apa di 7 Oktober? Kenapa tanggal tersebut diperingati sebagai hari perjuangan rakyat Palestina?
Di 7 Oktober, dunia kembali mengingat salah satu peristiwa paling menentukan dalam sejarah perjuangan Palestina modern: Operasi Banjir Al-Aqsa atau Operation Al-Aqsa Flood, serangan yang dilancarkan Hamas bersama kelompok bersenjata Palestina lainnya dari Jalur Gaza ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023.
Serangan tersebut mengguncang sistem keamanan Israel sekaligus menjadi justifikasi genosida yang dilakukan Israel ke Palestina, yang kemudian menyebabkan kehancuran luas dan penderitaan kemanusiaan yang sangat besar bagi warga Palestina.
Namun, untuk memahami ada apa di 7 Oktober, kita tidak bisa hanya memulai cerita dari hari itu. Kita perlu melihat apa yang terjadi sebelum serangan tersebut, bagaimana kondisi rakyat Palestina selama bertahun-tahun, serta alasan yang dikemukakan oleh kelompok pelaksana operasi.
Bagi banyak orang Palestina dan pendukung perjuangan Palestina, 7 Oktober menjadi penanda perlawanan terhadap pendudukan dan blokade yang telah berlangsung lama. Peristiwa ini juga memperlihatkan kegagalan besar intelijen dan pertahanan Israel yang selama bertahun-tahun dianggap mampu mengendalikan ancaman dari Gaza.
Lantas, ada apa di 7 Oktober 2023? Mengapa Operasi Banjir Al-Aqsa dilancarkan, dan mengapa tanggal ini diperingati dalam narasi perjuangan Palestina?
Daftar Isi
Apa Itu Operasi Banjir Al-Aqsa?
Operasi Banjir Al-Aqsa adalah nama yang digunakan Hamas untuk serangan yang dimulai pada pagi hari, 7 Oktober 2023. Operasi tersebut melibatkan peluncuran ribuan roket dari Gaza dan serangan lintas perbatasan oleh para pejuang bersenjata Palestina.
Mereka menerobos sejumlah titik di pagar perbatasan Gaza–Israel, menyerang pos militer dan sejumlah komunitas di Israel selatan, serta mengambil sandera. Skala, koordinasi, dan kecepatan serangan tersebut membuat pasukan keamanan Israel kewalahan pada fase awal operasi.
Operasi ini dipimpin Hamas, organisasi Palestina yang menguasai pemerintahan de facto di Jalur Gaza sejak 2007. Sejumlah kelompok bersenjata Palestina lainnya juga terlibat dalam serangan pada 7 Oktober.
Hamas menyebut operasi tersebut sebagai respons terhadap pendudukan Israel, blokade Gaza, serangan dan penangkapan warga Palestina, serta situasi di Masjid Al-Aqsa.
Mengapa Operasi Banjir Al-Aqsa Dilancarkan?
Dalam pidato yang diumumkan pada awal serangan, pemimpin militer Hamas saat itu, Mohammed Deif, menyebut operasi tersebut sebagai respons terhadap apa yang mereka gambarkan sebagai pelanggaran terhadap Masjid Al-Aqsa, pendudukan, dan penderitaan rakyat Palestina.
Akan tetapi, akar konflik jauh lebih panjang daripada satu pidato atau satu operasi militer.
Sebelum 7 Oktober 2023, Gaza telah berada di bawah blokade yang diperketat sejak 2007. Pembatasan pergerakan orang dan barang, kesulitan ekonomi, keterbatasan layanan dasar, serta konflik berulang telah membentuk kondisi kehidupan masyarakat selama bertahun-tahun.
Di Tepi Barat dan Yerusalem Timur, warga Palestina juga menghadapi operasi militer Israel, perluasan permukiman, kekerasan oleh pemukim, penghancuran bangunan, serta pembatasan pergerakan. Faktor-faktor tersebut tercatat dalam laporan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA.
Dengan demikian, Operasi Banjir Al-Aqsa tidak muncul dalam ruang kosong. Operasi tersebut berlangsung dalam konflik yang telah lama ditandai pendudukan, blokade, kekerasan, dan kegagalan mencapai penyelesaian politik.
Baca Juga: Siapa Itu Macklemore? Simak Rapper yang Gencar Bela Palestina
Sebelum 7 Oktober, Penderitaan Rakyat Palestina Telah Berlangsung Bertahun-tahun
Salah satu kekeliruan dalam memahami genosida Israel kepada Palestina adalah menganggap semuanya bermula pada 7 Oktober 2023.
Padahal, jauh sebelum tanggal tersebut, warga Palestina telah hidup dalam situasi kemanusiaan dan politik yang berat. Untuk memahami latar belakang serangan, kita perlu melihat kondisi di Gaza, Tepi Barat, dan Yerusalem Timur sebelum perang terbaru pecah.
Blokade Gaza Sejak 2007
Pada Juni 2007, setelah Hamas mengambil alih kendali Gaza, Israel secara signifikan memperketat pembatasan pergerakan orang dan barang melalui darat, laut, dan udara. Mesir juga membatasi pergerakan melalui perbatasannya dengan Gaza, meskipun pengaturan dan tingkat pembatasannya berubah dari waktu ke waktu.
Menurut laporan OCHA pada Juni 2022, sekitar 2,1 juta penduduk Gaza hidup dalam kondisi terisolasi dari sebagian besar wilayah Palestina lainnya dan dunia luar. Pembatasan tersebut memengaruhi akses terhadap pekerjaan, pendidikan, perawatan medis, perdagangan, serta kesempatan ekonomi.
Laporan yang sama mencatat bahwa pada kuartal pertama 2022, tingkat pengangguran di Gaza mencapai 46,6 persen. Angka pengangguran pemuda berusia 15–29 tahun mencapai 62,5 persen. Pada tahun yang sama, sekitar 1,3 juta dari 2,1 juta penduduk Gaza membutuhkan bantuan pangan.
Krisis juga terlihat dalam penyediaan air dan listrik. OCHA melaporkan bahwa 78 persen air yang dialirkan melalui jaringan perpipaan di Gaza pada periode laporan tersebut tidak layak dikonsumsi manusia. Pemadaman listrik bergilir pada 2021 rata-rata berlangsung sekitar 11 jam per hari.
Angka-angka itu menggambarkan bahwa sebelum perang pada Oktober 2023, Gaza sudah menghadapi krisis ekonomi dan layanan dasar yang serius.
Bagi masyarakat yang hidup di sana, blokade bukan sekadar persoalan geopolitik. Dampaknya terasa dalam kehidupan sehari-hari: sulitnya mencari pekerjaan, terbatasnya akses berobat, persoalan air bersih, dan sempitnya kesempatan untuk bepergian.
Kekerasan dan Pendudukan di Tepi Barat
Penderitaan rakyat Palestina tidak terbatas pada Gaza.
Di Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, OCHA mencatat bahwa 2023 merupakan tahun dengan jumlah warga Palestina yang terbunuh tertinggi sejak lembaga tersebut mulai mencatat korban pada 2005, hingga periode sebelum perang yang dimulai pada Oktober itu.
Dalam laporan mengenai kondisi kemanusiaan di Tepi Barat, OCHA mengidentifikasi penggunaan kekuatan oleh pasukan Israel, perluasan permukiman, kekerasan pemukim, penghancuran properti, serta pembatasan akses dan pergerakan sebagai faktor utama yang mendorong kebutuhan kemanusiaan.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa ketegangan tidak hanya berkaitan dengan Gaza. Warga Palestina di berbagai wilayah menghadapi persoalan yang berkaitan dengan pendudukan, akses terhadap tanah, keamanan, dan kebebasan bergerak.
Masjid Al-Aqsa di Yerusalem juga menjadi salah satu titik ketegangan yang berulang. Status dan akses ke kompleks tersebut memiliki makna agama, politik, dan nasional yang sangat besar bagi masyarakat Palestina.
Karena itu, ketika Hamas menyebut Masjid Al-Aqsa dalam penjelasan mengenai operasi 7 Oktober, pernyataan tersebut berkaitan dengan salah satu isu yang telah lama menjadi sumber ketegangan.
Penjajahan Tidak Dimulai pada 7 Oktober 2023
Sejarah penjajahan Israel kepada Palestina telah berlangsung jauh sebelum 2023, termasuk pengungsian warga Palestina pada 1948, pendudukan wilayah Palestina yang dimulai pada 1967, pembangunan permukiman, serta berbagai perang dan operasi militer yang terjadi setelahnya.
Gaza sendiri telah mengalami beberapa putaran konflik besar sebelum 7 Oktober, termasuk pada 2008–2009, 2012, 2014, dan 2021. Konflik-konflik tersebut menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan pengungsian warga sipil.
OCHA menjelaskan bahwa blokade, isolasi, konflik berulang, dan pembatasan pergerakan telah membuat masyarakat Gaza sangat bergantung pada bantuan kemanusiaan bahkan sebelum Oktober 2023.
Inilah konteks pentingnya: 7 Oktober merupakan titik balik besar dalam konflik modern, tetapi bukan titik awal sejarah penderitaan rakyat Palestina.
7 Oktober: Kegagalan Besar Intelijen dan Pertahanan Israel
Bagi Israel, 7 Oktober 2023 menjadi salah satu kegagalan keamanan paling serius dalam sejarah negara tersebut.
Selama bertahun-tahun, Israel mengembangkan sistem pengawasan perbatasan Gaza yang mengandalkan pagar berteknologi tinggi, kamera, sensor, pengumpulan intelijen, dan pasukan militer. Sistem itu dimaksudkan untuk mendeteksi serta mencegah infiltrasi dari Gaza.
Namun, pada pagi 7 Oktober, ribuan roket diluncurkan dan para pejuang Palestina berhasil menerobos sejumlah titik perbatasan. Serangan tersebut mencapai pos militer dan komunitas di Israel selatan sebelum pasukan Israel dapat sepenuhnya mengendalikan situasi.
Israel Salah Membaca Kemampuan Lawannya
Pada Februari 2025, militer Israel merilis ringkasan hasil penyelidikan internal mengenai kegagalan 7 Oktober. Laporan tersebut mengakui bahwa militer telah meremehkan kemampuan dan niat Hamas, serta gagal menjalankan misinya untuk melindungi warga sipil Israel.
Menurut laporan yang diberitakan Reuters, militer Israel selama bertahun-tahun berpegang pada asumsi bahwa Hamas tidak menginginkan perang berskala besar dan dapat dicegah melalui tekanan serta perbaikan kondisi ekonomi Gaza. Asumsi tersebut tidak dikaji ulang secara memadai meskipun terdapat tanda-tanda ancaman.
Penyelidikan itu juga menyoroti ketergantungan berlebihan pada intelijen, penghalang perbatasan, dan sistem pertahanan pasif. Israel gagal mengantisipasi skala serangan serta tidak menyiapkan respons yang memadai.
Dengan kata lain, kegagalan tersebut bukan hanya soal pagar yang berhasil ditembus. Ada persoalan lebih mendasar dalam cara ancaman dinilai, informasi dianalisis, dan keputusan militer dibuat.
Operasi yang Mengguncang Citra Keamanan Israel
Keberhasilan menembus perbatasan dan menyerang sejumlah sasaran dalam waktu singkat memperlihatkan bahwa keunggulan teknologi militer tidak otomatis menjamin keberhasilan intelijen atau pertahanan.
Israel memiliki sistem pengawasan dan kemampuan militer yang jauh lebih besar daripada kelompok bersenjata di Gaza. Namun, pada hari itu, sistem tersebut gagal mencegah serangan berskala besar.
Laporan penyelidikan internal militer Israel yang diberitakan Reuters mengakui kegagalan tersebut secara terbuka. Temuan itu menjadi bukti penting bahwa serangan 7 Oktober bukan hanya mengejutkan Israel, tetapi juga memicu evaluasi serius terhadap doktrin dan pengambilan keputusan di tubuh militernya sendiri.
Dalam narasi perjuangan Palestina, peristiwa tersebut kemudian dipandang sebagai momen ketika dominasi keamanan Israel terbukti memiliki celah yang sangat besar.
Mengapa 7 Oktober Diperingati sebagai Penanda Perjuangan Palestina?
Bagi sebagian masyarakat Palestina dan gerakan solidaritas Palestina, 7 Oktober dipandang sebagai simbol perlawanan terhadap situasi yang mereka anggap tidak bisa terus berlangsung: pendudukan, blokade Gaza, pembatasan hak, dan tidak tercapainya kemerdekaan Palestina.
Tanggal tersebut kemudian menjadi penanda perdebatan global mengenai siapa yang memiliki kekuatan, bagaimana pendudukan dipertahankan, dan mengapa penyelesaian politik yang adil belum terwujud.
Penderitaan rakyat Palestina tidak seharusnya baru mendapatkan perhatian ketika sebuah serangan besar terjadi. Kondisi mereka sebelum Oktober 2023 juga layak mendapat perhatian dunia.
Baca Juga: Wakaf Salman Dukung Pelayaran Kemanusiaan Global Sumud Flotilla
Jadi, Ada Apa di 7 Oktober?
Ketika membahas 7 Oktober, kita perlu mengajukan pertanyaan yang lebih luas:
- Apa yang dialami warga Palestina sebelum hari tersebut?
- Bagaimana blokade dan pendudukan memengaruhi kehidupan mereka?
- Mengapa sistem keamanan Israel gagal mengantisipasi serangan?
- Apa dampak serangan dan perang berikutnya terhadap warga sipil di kedua pihak?
- Mengapa upaya mencapai penyelesaian politik yang adil terus mengalami kebuntuan?
Pertanyaan-pertanyaan ini tidak dimaksudkan untuk mengaburkan tanggung jawab atas serangan terhadap warga sipil. Sebaliknya, pertanyaan tersebut membantu menempatkan peristiwa 7 Oktober dalam konteks sejarah yang lebih lengkap.
Jika cerita dimulai hanya pada 7 Oktober, penderitaan warga Palestina sebelum hari itu berisiko terhapus dari ingatan publik. Sebaliknya, jika hanya membahas pendudukan tanpa mencatat korban sipil pada 7 Oktober, gambaran sejarah juga menjadi tidak utuh.
Yuk, bantu kuatkan warga Palestina dengan klik tombol di bawah!

