Beranda

Program

Kabar Wakaf

Akun

Wakaf Salman

Hukum Menyadap Orang dalam Islam dan Peraturan Negara, Bersalahkah?

Hukum menyadap orang dalam Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia perlu dipahami sebelum seseorang diam-diam mengakses komunikasi pribadi orang lain. Pasalnya, tindakan seperti merekam percakapan telepon, membaca pesan WhatsApp tanpa izin, atau memasang aplikasi pemantau dapat berkaitan dengan pelanggaran privasi dan hukum.

Dalam Islam, mencari-cari aib dan memata-matai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan termasuk perbuatan yang dilarang. Sementara itu, hukum di Indonesia juga mengatur larangan penyadapan komunikasi secara melawan hukum, termasuk ancaman pidananya.

Lantas, apakah semua bentuk penyadapan dilarang? Bagaimana jika dilakukan kepada pasangan, anak, atau seseorang yang dicurigai melakukan kejahatan?

Untuk memahaminya, mari kita bahas hukum menyadap orang dari perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Apa yang Dimaksud dengan Menyadap Orang?

Sebelum membahas hukumnya, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyadapan.

Secara umum, penyadapan merupakan tindakan memperoleh informasi atau komunikasi seseorang secara rahasia tanpa sepengetahuan atau izin pihak yang bersangkutan.

Dalam kehidupan sehari-hari, tindakan yang sering dianggap sebagai penyadapan antara lain:

  1. Mendengarkan atau merekam percakapan telepon orang lain secara diam-diam.
  2. Mengakses pesan WhatsApp atau media komunikasi pribadi seseorang tanpa izin.
  3. Memasang aplikasi untuk memantau aktivitas komunikasi di ponsel orang lain.
  4. Menangkap atau merekam transmisi informasi elektronik yang bersifat pribadi.
  5. Menggunakan perangkat tertentu untuk mendengarkan percakapan yang bukan ditujukan kepada dirinya.

Meski sering dianggap sama, tindakan-tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Misalnya, membuka ponsel seseorang tanpa izin tidak selalu memenuhi unsur penyadapan komunikasi, tetapi tetap dapat berkaitan dengan pelanggaran privasi atau akses tanpa hak.

Karena itu, penting untuk memahami bentuk perbuatannya sebelum menentukan konsekuensi hukum.

Baca Juga: Cara Olah Sampah Rumah Tangga Agar Berkah

Hukum Menyadap Orang dalam Islam

Dalam Islam, menjaga kehormatan dan privasi orang lain merupakan bagian dari akhlak seorang Muslim. Kita tidak diperbolehkan sembarangan mencari-cari kesalahan, membuka aib, atau mengintip urusan pribadi orang lain.

Salah satu landasan yang menjelaskan hal tersebut terdapat dalam Al-Qur’an surah Al-Hujurat ayat 12:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain.”

(QS. Al-Hujurat: 12)

Ayat tersebut secara tegas memuat larangan tajassus, yaitu mencari-cari informasi atau kesalahan tersembunyi orang lain.

Dalam konteks kehidupan modern, tindakan memata-matai komunikasi pribadi seseorang tanpa alasan yang dibenarkan dapat termasuk dalam perilaku tajassus.

Larangan mencari-cari aib orang lain

Islam mengajarkan umatnya untuk tidak menjadikan prasangka sebagai alasan untuk mengorek kehidupan pribadi orang lain.

Misalnya, seseorang merasa curiga bahwa temannya melakukan kesalahan. Kemudian, ia diam-diam membuka pesan pribadi, membaca percakapan, atau mencari bukti untuk mempermalukannya.

Perbuatan seperti ini bertentangan dengan semangat larangan tajassus dalam surah Al-Hujurat ayat 12.

Seorang Muslim seharusnya tidak mudah menuduh dan tidak menjadikan rasa penasaran sebagai pembenaran untuk melanggar privasi orang lain.

Rasulullah saw. melarang umatnya memata-matai

Larangan memata-matai juga ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.

Dari Abu Hurairah r.a., Rasulullah saw. bersabda:

“Jauhilah prasangka, karena prasangka adalah sedusta-dustanya perkataan. Janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah kalian memata-matai.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis tersebut memberikan peringatan agar umat Islam tidak terjebak dalam prasangka buruk yang kemudian mendorong tindakan memata-matai.

Artinya, sekalipun seseorang memiliki kecurigaan terhadap orang lain, ia tidak boleh serta-merta menjadikan kecurigaan itu sebagai alasan untuk menyadap komunikasi atau mengintip urusan pribadinya.

Menjaga privasi merupakan bagian dari menjaga kehormatan

Setiap manusia memiliki kehormatan yang harus dijaga. Islam tidak membenarkan seseorang mempermalukan orang lain dengan cara membuka rahasia atau menyebarkan informasi pribadi yang diperoleh secara tidak patut.

Bahkan, tindakan memata-matai dapat menjadi awal dari perbuatan lain yang dilarang, seperti ghibah, fitnah, dan menyebarkan aib.

Karena itu, larangan tajassus bukan hanya berkaitan dengan cara memperoleh informasi, tetapi juga mengingatkan umat Islam agar menghormati kehormatan sesama manusia.

Hukum Menyadap Orang Menurut Undang-Undang di Indonesia

Selain memiliki landasan agama, hukum menyadap orang juga diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

Penyadapan komunikasi pribadi yang dilakukan tanpa hak atau secara melawan hukum dapat menimbulkan konsekuensi pidana. Beberapa ketentuan yang berkaitan dengan tindakan tersebut antara lain sebagai berikut.

Undang-Undang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi mengatur larangan penyadapan melalui jaringan telekomunikasi.

Pasal 40 menyatakan:

“Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun.”

Ketentuan ini menunjukkan bahwa seseorang tidak boleh sembarangan menyadap komunikasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi.

Namun, undang-undang juga mengatur pengecualian dalam konteks tertentu, termasuk kepentingan proses peradilan pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Larangan penyadapan juga berkaitan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Pasal 31 UU ITE mengatur larangan melakukan intersepsi atau penyadapan terhadap informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum.

Ketentuan tersebut mencakup intersepsi atas transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, baik dari, ke, maupun di dalam suatu sistem elektronik milik orang lain.

Artinya, tindakan menangkap komunikasi digital pribadi seseorang tanpa kewenangan yang sah bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan sesuka hati.

UU ITE juga mengatur pengecualian untuk intersepsi dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat atau institusi yang kewenangannya ditetapkan berdasarkan undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Terbaru

Sejak 2 Januari 2026, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mulai berlaku.

Salah satu ketentuan yang secara khusus berkaitan dengan penyadapan terdapat dalam Pasal 258.

Pasal tersebut mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dapat dipidana.

Ancaman pidananya berupa penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak kategori VI.

Ketentuan ini juga mengatur sanksi terhadap tindakan menyiarkan atau menyebarluaskan hasil pembicaraan maupun perekaman yang diperoleh sebagaimana dimaksud dalam ayat sebelumnya.

Dengan demikian, penyadapan komunikasi pribadi secara melawan hukum bukan hanya berpotensi melanggar privasi, tetapi juga dapat berujung pada proses pidana.

Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi

Tindakan menyadap terkadang juga berkaitan dengan pengambilan, penggunaan, atau penyebaran data pribadi seseorang.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

Pasal 65 melarang setiap orang secara melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dapat mengakibatkan kerugian bagi subjek data pribadi.

Pasal tersebut juga melarang pengungkapan dan penggunaan data pribadi milik orang lain secara melawan hukum.

Sementara itu, Pasal 67 mengatur ancaman pidana untuk perbuatan tertentu yang melanggar ketentuan tersebut. Salah satunya, memperoleh atau mengumpulkan data pribadi secara melawan hukum dengan unsur dan akibat sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1), dapat dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 miliar.

Perlu dipahami bahwa penerapan UU PDP bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur dalam pasal terkait. Tidak setiap tindakan melihat informasi pribadi secara otomatis memenuhi unsur tindak pidana tersebut.

Baca Juga: Bisakah Jalanin Misi GTA VI Tanpa Melanggar Hukum Islam?

Apakah Menyadap Pasangan, Anak, atau Keluarga Diperbolehkan?

Pertanyaan ini cukup sering muncul karena penyadapan tidak selalu dilakukan terhadap orang asing. Ada pula yang melakukannya kepada pasangan, anak, atau anggota keluarga karena merasa khawatir dan ingin mengetahui aktivitas mereka.

Namun, hubungan keluarga tidak serta-merta menghapus hak privasi seseorang.

Berikut beberapa situasi yang perlu dipahami.

Hukum menyadap pasangan

Mencurigai pasangan melakukan perselingkuhan bukan alasan otomatis untuk menyadap telepon, membaca pesan pribadi, atau memasang aplikasi pemantau tanpa sepengetahuannya.

Dalam perspektif Islam, tindakan mencari-cari kesalahan pasangan dapat termasuk perilaku tajassus yang dilarang.

Dari sisi hukum negara, penyadapan komunikasi pribadi tanpa hak juga dapat menimbulkan persoalan hukum.

Jika terdapat masalah kepercayaan dalam rumah tangga, langkah yang lebih baik adalah membicarakannya secara terbuka atau mencari bantuan konseling keluarga.

Hukum menyadap anak

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, membimbing, dan melindungi anak. Karena itu, pengawasan terhadap aktivitas anak merupakan bagian penting dari pengasuhan.

Namun, pengawasan dan penyadapan bukanlah hal yang selalu sama.

Orang tua dapat menerapkan pengawasan digital yang wajar, sesuai usia dan kebutuhan perlindungan anak. Misalnya, menggunakan fitur parental control yang diketahui dan diterapkan secara bertanggung jawab.

Sebaliknya, memasang perangkat untuk menangkap komunikasi secara diam-diam atau mengakses data pribadi anak tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan batasan yang relevan dapat menimbulkan persoalan privasi.

Pengawasan sebaiknya dilakukan secara proporsional, dengan mengutamakan keselamatan, komunikasi terbuka, dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hukum menyadap anggota keluarga

Hubungan darah maupun kedekatan keluarga tidak otomatis memberikan hak untuk mengakses seluruh komunikasi pribadi seseorang.

Misalnya, membuka pesan pribadi saudara atau merekam percakapan anggota keluarga secara diam-diam hanya karena ingin mengetahui rahasianya.

Dalam Islam, kehormatan dan privasi tetap perlu dijaga, termasuk terhadap orang-orang terdekat.

Jika ada kekhawatiran mengenai keselamatan atau dugaan tindak kejahatan, tindakan yang diambil sebaiknya melalui cara yang sah dan tidak membahayakan pihak lain.

Apakah Penyadapan Diperbolehkan untuk Mengungkap Kejahatan?

Lalu, bagaimana jika seseorang melakukan penyadapan karena ingin membuktikan adanya tindak kejahatan?

Penting untuk membedakan antara tujuan dan kewenangan. Tujuan yang dianggap baik tidak otomatis membuat semua cara menjadi dibenarkan.

Dalam sistem hukum Indonesia, penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

KUHAP yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, mengatur kewenangan penyadapan untuk kepentingan penyidikan dalam Pasal 136. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyadapan diatur melalui undang-undang tersendiri.

Sementara itu, dalam perspektif Islam, larangan tajassus perlu dipahami bersama prinsip mencegah kemudaratan dan menjaga keselamatan. Akan tetapi, hal tersebut bukan pembenaran bagi setiap orang untuk melakukan penyadapan secara sepihak.

Jika mengetahui atau mencurigai adanya tindak pidana, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak berwenang dan menyerahkan penanganannya melalui proses hukum.

Cara Menjaga Privasi Orang Lain dalam Kehidupan Sehari-hari

Menjaga privasi bukan hanya berarti tidak menyadap komunikasi orang lain. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang juga perlu diterapkan.

  1. Tidak membuka ponsel atau akun pribadi orang lain tanpa izin.
  2. Tidak membaca pesan pribadi yang bukan ditujukan kepada kita.
  3. Tidak memasang aplikasi pemantau tanpa dasar dan persetujuan yang sah.
  4. Tidak merekam atau menyebarkan percakapan pribadi secara sembarangan.
  5. Tidak menjadikan prasangka sebagai alasan untuk mencari-cari kesalahan orang lain.
  6. Menggunakan jalur hukum yang tepat apabila menemukan dugaan tindak kejahatan.

Kebiasaan tersebut merupakan bentuk penghormatan terhadap hak dan kehormatan orang lain.

Hukum menyadap orang dalam Islam pada dasarnya berkaitan dengan larangan tajassus atau mencari-cari kesalahan dan rahasia orang lain tanpa alasan yang dibenarkan. Larangan ini telah ditegaskan dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 dan hadis Rasulullah saw. tentang larangan memata-matai.

Sementara itu, hukum di Indonesia juga membatasi penyadapan komunikasi pribadi melalui UU Telekomunikasi, UU ITE, KUHP, dan ketentuan terkait pelindungan data pribadi.

Karena itu, rasa curiga, kedekatan hubungan, atau keinginan mengetahui rahasia seseorang tidak otomatis menjadi alasan yang membenarkan penyadapan.

Menjaga privasi orang lain merupakan bagian dari menghormati hak sesama manusia. Dalam Islam, kehormatan seseorang tidak boleh dirusak hanya karena kita ingin mengetahui sesuatu yang bukan menjadi hak kita.

Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu menjaga lisan, perilaku, dan amanah dalam berinteraksi dengan sesama.

Yuk, klik tombol di bawah untuk mendukung artikel berkualitas dari Wakaf Salman!

    • Wakaf Salman
    • Wakaf Salman
    • Wakaf Salman
    • Wakaf Salman
    • Copyright © 2026 Wakaf Salman. All Rights Reserved.